Hitungan Biaya Politik Pemilihan Gubernur Jakarta dan Kompensasinya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketiga pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung pada Pilgub 2017 melakukan foto wefie disela pemeriksaan kesehatan. instagram.com

    Ketiga pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung pada Pilgub 2017 melakukan foto wefie disela pemeriksaan kesehatan. instagram.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai politik pengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta pasangan calon mereka menyiapkan dana untuk kampanye nanti. Jumlah dana bisa mencapai ratusan miliar rupiah, “Karena keuangan parpol kan ada batasnya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jakarta Muhammad Taufik, Rabu 28 September 2016.

    Partai Gerindra bersama Partai Keadilan Sejahtera telah mendaftarkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Keduanya diminta ikut menanggung beban biaya kampanye, yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar untuk dua putaran. "Kalau mau aman segitu," ujar Taufik.

    Menurut hitungan sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra Jakarta Syarif, dana kampanye yang dibutuhkan tidak sampai Rp 200 miliar, melainkan Rp 152 miliar. Sebab, pemilihan kali ini tak menuntut terlalu banyak dana lantaran diikuti tiga pasangan calon. "Beda halnya kalau head to head."

    Menurut Syarif, jumlah itu bisa turun jika pasangan calon tak menyepakati kegiatan kampanye yang diusulkan, misalnya kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). “Sekali main di GBK itu minimal Rp 25 miliar all-in. Sewa tempat, makan, dan lain-lain.”

    Syarif termasuk yang ikut menggodok rincian dana kampanye di kubu pasangan Anies-Sandiaga. Dia mengatakan segera mempresentasikan rincian kebutuhan kampanye itu kepada pasangan calon pada awal bulan depan.

    Nachrowi Ramli, Ketua Tim Pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, juga memprediksi dana kampanye tak sampai Rp 200 miliar. Dia tidak menyebutkan angka pasti, hanya memastikan pasangan calon harus menanggung sebagian. “Sumber dana dari pasangan calon, partai, dan relawan ataupun donatur,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jakarta ini.

    Selain didukung Demokrat, Agus-Sylviana diusung PPP, PKB, dan PAN. Partai-partai itu, menurut Nachrowi, berkomitmen mengerahkan jaringan relawan masing-masing untuk mensosialisasi nama Agus-Sylviana ke masyarakat. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebutkan “cuma” itu yang bisa disumbang partainya. “Kami membantu finansial sesuai kemampuan kami," kata Arsul.

    Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah telah lebih dulu menyatakan pasangan calon harus membiayai kampanye sendiri. Partai ini bersama tiga partai lainnya, yakni Hanura, NasDem, dan Golkar, memutuskan untuk mengusung calon inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

    Menurut Basarah, kesediaan membiayai kampanye sendiri adalah salah satu komitmen yang sudah diminta kepada Basuki alias Ahok. PDIP, kata Basarah, memiliki aturan tersebut, yang tertuang dalam peraturan partai nomor 4 tahun 2015. “Untuk konsolidasi dan menggerakkan struktur partai dengan sanksi mandat dicabut jika calon tak menyetorkan dana.”

    Nah, ketika hitung-hitungan biaya Pemilihan Gubernur sudah bisa diperkirakan, apa kompensasi yang diminta partai kepada setiap pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta?

    Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saeful Hidayat
    Partai politik: PDIP, Hanura, NasDem, Golkar
    Permintaan: Perekrutan pekerja di bidang penanganan sarana dan prasarana umum.

    Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni
    Partai politik: Demokrat, PKB, PPP, PAN
    Permintaan: Alokasi hibah untuk Nahdlatul Ulama (NU) dari APBD.

    Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno
    Partai politik: Gerindra, PKS
    Permintaan: Menuntaskan masa jabatan.

    DEVY ERNIS | LARISSA HUDA

    Berita lainnya:
    Heboh Dimas Kanjeng, Jin Iprit, dan Gas Air Mata
    Ribut dengan Mario, Deddy Corbuzier: Rugi Rp 40 Triliun
    Jika Anda Terlalu Sibuk, Siap-siap Mengalami 8 Karma Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.