Membongkar Permainan Mafia Tender di DKI Jakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta bergeming sekalipun keputusannya menerapkan sistem lelang konsolidasi menuai gugatan tujuh kontraktor kecil di pengadilan. Kebijakan menggabungkan proyek sejenis dalam sekali lelang ini justru dianggap bisa memberantas praktek mafia tender di Ibu Kota.

    Pedagang Tamcit Menuntut

    “Biar tidak ada lagi tindak pidana korupsi,” kata Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Blesmiyanda, Jumat 7 Oktober 2016. Selama ini, Blesmiyanda meyakini lelang ribuan paket dengan anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya menjadi lahan “basah” para mafia tender. Pelbagai modus mereka lakukan, di antaranya saling pinjam perusahaan atau dalam dunia kontraktor dikenal “meminjam bendera” untuk mendapatkan proyek.

    Menurut Blesmiyanda, pinjam-meminjam perusahaan ini merepotkan pemerintah ketika proyeknya bermasalah dan rawan korupsi. “Banyak sekali perusahaan seperti itu,” ujarnya.

    Blesmiyanda menduga tujuh kontraktor yang menuntut ganti rugi Rp 15 miliar kepada Badan Pengadaan Barang dan Jasa serta beberapa dinas pemilik proyek, termasuk yang tergolong merepotkan itu. Mereka seluruhnya pernah mendapat pekerjaan dari pemerintah, tapi kualitasnya jelek. “Menurut saya, (gugatan) itu upaya mengancam atau menggertak saja,” kata Blesmiyanda.

    Selain memberantas mafia, lelang konsolidasi disebutnya membikin pelaksanaan lelang lebih cepat. Hingga awal pekan lalu, nilai proyek yang dilelang sudah sekitar Rp 11,2 triliun dibanding tahun lalu pada tanggal yang sama, hanya Rp 3,5 triliun. “Intinya lebih cepat, progres lelang sudah 88 persen.”

    Penerapan lelang konsolidasi, Blesmiyanda menambahkan, juga mengefektifkan jumlah paket pekerjaan. Dari 5.000 paket pekerjaan tahun ini, dengan konsolidasi menjadi tinggal sekitar 700 paket. Dari jumlah tersebut, sekitar 509 paket pekerjaan untuk kontraktor usaha kecil dan menengah.

    Hal ini membantah tuduhan para kontraktor yang menggugat bahwa proyek di DKI dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan bonafide, seperti PT Wijaya Karya dan Jakarta Konstruksi. “Di mana enggak berpihaknya pemerintah kepada usaha kecil?” kata Blesmiyanda.

    Seorang kontraktor mengungkapkan saling pinjam perusahaan lumrah untuk menggarap proyek-proyek di Jakarta. Ia bahkan menyebut banyak pemilik perusahaan non-konstruksi bisa ikut dan menang lelang pekerjaan konstruksi dengan cara meminjam perusahaan konstruksi berikut tenaga ahlinya. “Yang penting punya modal, semua bisa diatur,” ujarnya.

    Jika menang, ia melanjutkan, pemilik perusahaan yang dipinjam akan mendapatkan fee sebesar 1,5–2 persen, tergantung nilai pekerjaan. Jika paketnya kecil di bawah Rp 3 miliar, peminjam dapat 2 persen dari nilai pekerjaannya. Sedangkan kalau paket pekerjaannya sekitar Rp 10 miliar, peminjam kebagian 1,5 persen. “Sekarang tentu sudah sulit lagi seperti itu, karena lelang konsolidasi,” katanya.

    ERWAN HERMAWAN

    Berita lainnya:
    Samsung Hentikan Produksi Galaxy Note 7
    Minta Dilindungi Jokowi, Gatot Akan Bongkar Jaringan Ini

    Video Bos Cium Seluruh Pegawai Wanita Tiap Pagi Bikin Heboh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.