Pilkada Jakarta: Meskipun Cuti, Ahok Tak Lepas Tangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri di Jakarta, 24 Oktober 2016. Ahok mendatangi Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan dan klarifikasi soal kasus dugaan penistaan agama kepada penyidik. ANTARA FOTO

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri di Jakarta, 24 Oktober 2016. Ahok mendatangi Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan dan klarifikasi soal kasus dugaan penistaan agama kepada penyidik. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang akan cuti selama empat bulan, tidak benar-benar lepas dari urusan pemerintahan. Setidaknya, Ahok masih diajak berdiskusi soal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pelaksana tugas gubernur yang sementara menggantikannya.

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono, yang diproyeksikan sebagai pengganti Ahok, mengatakan pengesahan APBD oleh pelaksana tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pelaksana tugas juga dibolehkan berdiskusi mengenai rancangan APBD ke berbagai pihak yang kompeten, tak terkecuali gubernur nonaktif.

    “Jadi Pak Ahok tidak perlu khawatir,” kata Soni. “Dalam pembahasan APBD, konsultasi itu dimungkinkan, termasuk ke Pak Ahok. Tidak ada larangan konsultasi ke siapa pun.”

    Ahok cuti karena terikat aturan setelah dinyatakan sah sebagai calon inkumben dalam pemilihan gubernur periode 2017-2022 bahwa dia harus menjalani cuti 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Sebelumnya, Ahok sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar aturan cuti kampanye itu dicabut. Namun, hingga kemarin, putusan belum ada, dan Ahok sudah memutuskan mengajukan cuti.

    Saat menjalani masa cuti, pengesahan APBD 2017 adalah hal yang paling meresahkannya. Dia sempat memprotes peraturan terbaru yang dibikin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Permendagri Nomor 74 Tahun 2016) yang memberi kewenangan pelaksana tugas meneken pengesahan anggaran daerah. Menurut Ahok, hal itu berpotensi rawan digugat.

    Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riatmadji, mengatakan pertimbangan pelaksana tugas bisa mengesahkan APBD justru supaya pembahasan APBD tidak mangkrak. “Supaya enggak terlambat pengesahannya karena roda pemerintahan harus tetap berjalan,” kata Dodi.

    Anggota Badan Anggaran DPRD, Prabowo Soenirman, mengatakan ada-tidaknya Ahok tak berpengaruh terhadap pembahasan rancangan APBD DKI 2017. “Tanpa Ahok pun bisa berjalan,” kata politikus Partai Gerindra itu.

    Pembahasan APBD 2017 diagendakan dibahas lagi pada Jumat besok, dan saat itu Ahok sudah resmi cuti. Dalam rapat sebelumnya, DPRD meminta pemerintah agar memprioritaskan perbaikan gedung sekolah di seluruh Ibu Kota yang tidak masuk anggaran 2016. Menurut Prabowo, pembahasan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    Besok direncanakan akan dilakukan pelantikan pelaksana tugas gubernur di Kementerian Dalam Negeri. Seusai upacara, Ahok bermaksud langsung “menempel” pelaksana tugas dan mengajak berdiskusi ihwal program prioritas. “Mana saja program prioritas supaya jangan ditunda,” katanya, kemarin.

    Ahok juga akan meminta penggantinya transparan dalam semua soal, seperti rapat anggaran. Ia berharap siapa pun pelaksana tugas gubernur yang nanti ditunjuk Kementerian Dalam Negeri meniru dia, dengan mengunggah semua rapat ke media sosial atau situs Internet YouTube.

    Kemarin, Ahok menemui Presiden Joko Widodo. Dia berdalih dalam pertemuan itu dia hanya berpamitan. “Karena kan saya mau sampai empat bulan cuti,” kata dia.

    DEVY ERNIS | EGI ADYATAMA

    Berita lainnya:
    Siti Fadilah Ditahan: 3 Seleb Terseret Kasus Alat Kesehatan

    Merasa Ditipu, Wanita Ini Gugat KFC Bayar Rp 260,7 Miliar

    Bisa Terjun dari Panggung, Agus Harimurti Buka Rahasianya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.