Jokowi Ingin Rombak Acuan Kurs Rupiah dari Dolar AS ke Yuan, Mungkin atau Tidak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A

    Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan dolar Amerika Serikat sudah tidak relevan dijadikan acuan dalam perdagangan dengan negara lain. Kurs mata uang Amerika Serikat ini dinilai semakin tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia.

    "Jangan sampai ini mendominasi persepsi ekonomi. Kalau mengukur ekonomi Indonesia pakai dolar, kita akan kelihatan jelek,” ujarnya dalam acara “Sarasehan 100 Ekonomi” di Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.

    Sebaliknya, kata Jokowi, apabila diukur dengan mata uang lain seperti euro, yuan (renminbi), won, atau pound sterling, performa ekonomi Indonesia berbeda. "Mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus,” ucapnya.

    Masalahnya, Jokowi melanjutkan, selama bertahun-tahun perekonomian Indonesia selalu diukur dengan rupiah dan dolar Amerika Serikat. “Menurut saya, kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat.”

    Jokowi menjelaskan acuan kurs yang relevan pada saat ini adalah mata uang mitra dagang terbesar Indonesia. "Kalau Tiongkok yang terbesar, ya, harusnya yuan, renminbi. Kalau Jepang, ya, kursnya kurs rupiah terhadap yen,” ujarnya.

    Jokowi menjelaskan, selama ini porsi terbesar perdagangan Indonesia justru bukan dengan Amerika, melainkan dengan Cina, yakni sekitar 15,5 persen. Eropa mengikuti dengan 11,4 persen dan Jepang 10,7 persen. “Amerika hanya 10 persen,” ujarnya. “Jangan sampai angka 10 persen ini mendominasi persepsi ekonomi kita.”

    Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung, menyatakan bank sentral sudah menyiapkan infrastruktur perjanjian bilateral nilai tukar mata uang (bilateral currency swap agreement/BCSA) untuk meredam ketergantungan pada dolar AS. Bank Indonesia juga mempertimbangkan nilai tukar berdasarkan kerja sama perdagangan. “Kami upayakan, misalnya, dari sistem pembayarannya," kata dia.

    Penggunaan mata uang non-dolar AS dalam kerja sama perdagangan baru dilakukan dengan beberapa negara. Kebijakan ini bergantung pada ketersediaan bank penyedia layanan swap.

    Bank sentral sudah menjalin kerja sama pertukaran mata uang dengan Korea Selatan pada 2015, sementara dengan Cina mulai 2010. Perjanjian dengan Cina diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia.

    Saat ini, menurut Juda, permintaan valuta asing korporasi menurun sejak BI mewajibkan penggunaan rupiah dalam transaksi dalam negeri. Ketika terjadi aliran dana keluar investor asing, investor domestik justru menyuplai valas. Transaksi valas dalam negeri menurun dari US$ 8 miliar menjadi US$ 1-1,5 miliar. "Rencana repatriasi pada Desember juga menambah suplai, sehingga ada ekspektasi bahwa rupiah akan menguat.”

    Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, sebagian besar transaksi perdagangan dunia masih bergantung pada dolar. "Anda berdagang minyak di mana pun pakai dolar," ujarnya.

    Ekonom Institute for Development of Economic and Finance, Enny Sri Hartati, justru khawatir penggunaan mata uang selain dolar tak akan berhasil. Sebab, sebagian besar transaksi ekspor-impor menggunakan dolar. "Cina saja tak mau. Mereka ingin pakai dolar untuk menambah stok cadangan devisa mereka," kata Enny.

    Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, mengatakan pemerintah hanya bisa menggunakan kurs mata uang selain dolar dalam perjanjian dagang bilateral. "Kalau di pasar, ya, tak bisa karena dolar paling dominan dan convertible.”

    PUTRIADITYOWATI | ANGELINA ANJAR SAWITRI

    Berita lainnya:
    Merangkak Ternyata Sangat Baik buat Kesehatan

    Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

    Ditemukan, Kedutaan AS yang Palsu Beroperasi di Ghana


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.