Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Ingin Rombak Acuan Kurs Rupiah dari Dolar AS ke Yuan, Mungkin atau Tidak

image-gnews
Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A
Ilustrasi Rupiah Dollar. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan dolar Amerika Serikat sudah tidak relevan dijadikan acuan dalam perdagangan dengan negara lain. Kurs mata uang Amerika Serikat ini dinilai semakin tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia.

"Jangan sampai ini mendominasi persepsi ekonomi. Kalau mengukur ekonomi Indonesia pakai dolar, kita akan kelihatan jelek,” ujarnya dalam acara “Sarasehan 100 Ekonomi” di Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.

Sebaliknya, kata Jokowi, apabila diukur dengan mata uang lain seperti euro, yuan (renminbi), won, atau pound sterling, performa ekonomi Indonesia berbeda. "Mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus,” ucapnya.

Masalahnya, Jokowi melanjutkan, selama bertahun-tahun perekonomian Indonesia selalu diukur dengan rupiah dan dolar Amerika Serikat. “Menurut saya, kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolok ukur yang tepat.”

Jokowi menjelaskan acuan kurs yang relevan pada saat ini adalah mata uang mitra dagang terbesar Indonesia. "Kalau Tiongkok yang terbesar, ya, harusnya yuan, renminbi. Kalau Jepang, ya, kursnya kurs rupiah terhadap yen,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, selama ini porsi terbesar perdagangan Indonesia justru bukan dengan Amerika, melainkan dengan Cina, yakni sekitar 15,5 persen. Eropa mengikuti dengan 11,4 persen dan Jepang 10,7 persen. “Amerika hanya 10 persen,” ujarnya. “Jangan sampai angka 10 persen ini mendominasi persepsi ekonomi kita.”

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Juda Agung, menyatakan bank sentral sudah menyiapkan infrastruktur perjanjian bilateral nilai tukar mata uang (bilateral currency swap agreement/BCSA) untuk meredam ketergantungan pada dolar AS. Bank Indonesia juga mempertimbangkan nilai tukar berdasarkan kerja sama perdagangan. “Kami upayakan, misalnya, dari sistem pembayarannya," kata dia.

Penggunaan mata uang non-dolar AS dalam kerja sama perdagangan baru dilakukan dengan beberapa negara. Kebijakan ini bergantung pada ketersediaan bank penyedia layanan swap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bank sentral sudah menjalin kerja sama pertukaran mata uang dengan Korea Selatan pada 2015, sementara dengan Cina mulai 2010. Perjanjian dengan Cina diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/6/PBI/2010 tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia.

Saat ini, menurut Juda, permintaan valuta asing korporasi menurun sejak BI mewajibkan penggunaan rupiah dalam transaksi dalam negeri. Ketika terjadi aliran dana keluar investor asing, investor domestik justru menyuplai valas. Transaksi valas dalam negeri menurun dari US$ 8 miliar menjadi US$ 1-1,5 miliar. "Rencana repatriasi pada Desember juga menambah suplai, sehingga ada ekspektasi bahwa rupiah akan menguat.”

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, sebagian besar transaksi perdagangan dunia masih bergantung pada dolar. "Anda berdagang minyak di mana pun pakai dolar," ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance, Enny Sri Hartati, justru khawatir penggunaan mata uang selain dolar tak akan berhasil. Sebab, sebagian besar transaksi ekspor-impor menggunakan dolar. "Cina saja tak mau. Mereka ingin pakai dolar untuk menambah stok cadangan devisa mereka," kata Enny.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, mengatakan pemerintah hanya bisa menggunakan kurs mata uang selain dolar dalam perjanjian dagang bilateral. "Kalau di pasar, ya, tak bisa karena dolar paling dominan dan convertible.”

PUTRIADITYOWATI | ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita lainnya:
Merangkak Ternyata Sangat Baik buat Kesehatan

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

Ditemukan, Kedutaan AS yang Palsu Beroperasi di Ghana

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

28 menit lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

1 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bukber Menteri Jokowi, Airlangga Ungkap Topik Pembicaraan Saat Duduk Semeja dengan Presiden dan Prabowo

Apa yang Jokowi, Airlangga, dan Prabowo bahas?


Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

2 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

2 jam lalu

Pelatnas bulu tangkis PBSI Cipayung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen untuk memperbarui fasilitas olahraga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

2 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

11 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

12 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?