Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei: Warga Jakarta Masih Melestarikan Pungli

image-gnews
Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta rupanya masih mengakrabi praktek pungutan liar (pungli). Sebagian dari mereka bahkan mengakui biasa mengambil manfaat dari pungli. “Biasanya mereka (masyarakat) membayar pungli agar mudah saat mengurus berkas-berkas, dari KTP hingga IMB,” kata pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), Hendri Satrio, Kamis 15 Desember 2016.

Kedai Kopi menggelar survei soal praktek pungli terhadap 400 warga DKI Jakarta (ber-KTP DKI Jakarta) sepanjang 1-5 Desember lalu. Survei dilakukan dengan wawancara lewat telepon, yang sebelumnya dipilih secara acak dari lima wilayah di Ibu Kota.

Hasilnya, 49,25 persen responden tak mempermasalahkan adanya pungli. Jumlah mereka berselisih amat tipis dengan yang menolak pungli, yakni 49,75 persen. Sisanya, 1 persen, tidak tahu atau tidak menjawab.

Hendri menjelaskan, dari mereka yang sudah terbiasa menerima pungli itu, 55 persen menyatakan membayar untuk mempermudah atau mempercepat urusan. Alasan lain masyarakat membayar pungli ialah karena tradisi atau kebiasaan.

Selain itu, ada yang menjadikannya sebagai “uang terima kasih” untuk pegawai pemerintah yang telah membantu mengurusi administrasi. “Tapi ada juga yang mengaku terpaksa membayar pungli karena takut dipersulit,” ujarnya.

Berdasarkan hasil survei itu, Hendri menuturkan, nama beberapa instansi muncul sebagai tempat yang masih marak adanya praktek pungli. Beberapa lembaga itu antara lain kelurahan, kecamatan, Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), hingga kepolisian.

Hendri menambahkan, meski masih banyak warga DKI Jakarta yang memaklumi, 81,25 persen masyarakat optimistis pungli tersebut bisa diberantas. Hanya 16,50 persen yang pesimistis. “Faktanya, masyarakat masih melestarikan pungli karena mereka mendapatkan manfaat dari pungli itu,” tutur dia.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, meminta masyarakat segera melaporkan kepada pemerintah dan kepolisian jika menemukan praktek pungli. Menurut dia, sulit memberantas praktek pungli di seluruh DKI jika tak dibantu peran serta masyarakat.

Saefullah juga menyatakan tak ada alasan bagi pegawai pemerintah DKI menarik pungutan dari masyarakat. Sebab, pemerintah telah memberikan gaji pokok dan tunjangan kinerja daerah. Menurut dia, gaji serta tunjangan kinerja itu sudah cukup untuk mensejahterakan pegawai pemerintah. “Jadi, kalau ada (pegawai pemerintah) yang terbukti pungli, pasti akan kami berhentikan,” ujarnya.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, akan serius memberantas praktek pungli. “Kami telah memiliki Satuan Tugas Saber Pungli (Satgas Sapu Bersih Pungli) untuk memberantas pungli,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Saber Pungli, ujar Argo, kepolisian segera menerapkan sistem electronic Samsat (e-Samsat), e-SIM, dan e-Tilang (bukti pelanggaran). Program-program itu bertujuan mengurangi celah praktek pungli. “Selain itu, kami berharap masyarakat tak berupaya mengiming-imingi petugas (polisi) dengan uang untuk mempercepat urusan mereka,” ujarnya.

Pungli, Sudah Tradisi   
Sebagian besar responden dalam survei Kedai Kopi optimistis praktek pungli mudah saja diberantas. Di sisi lain, hampir separuh responden yang sama justru membiasakan diri dengan praktek itu karena mengakui biasa mendapatkan manfaatnya. Kebiasaan memberikan uang tanda terima kasih juga dianggap ikut mempertahankan pungutan-pungutan liar, betapapun reformasi layanan publik sudah dilakukan. Berikut ini hasil sigi tentang pungli di Jakarta:

Setuju/tidak pungli?
- Tak masalah dengan pungli (49,25 persen)
- Menolak pungli (49,75 persen)
- Tidak tahu/tidak jawab (1 persen)

Apa alasan utama mau membayar pungli?
- Mempermudah/mempercepat urusan (55 persen)
- Terpaksa (12,5 persen)
- Tradisi/kebiasaan (4,5 persen)
- Tanda terima kasih (3 persen)
- Saling membutuhkan (0,75 persen)
- Lain-lain (15,75 persen)
- Tidak tahu/tidak jawab (8,50 persen)

Saat mengurus apa terkena pungli?
- KTP (7,5 persen)
- IMB (0,5 persen)
- Akta tanah (0,75 persen)
- SIM (5,5 persen)
- STNK (1,25 persen)
- Surat tilang (2,5 persen)
- Lain-lain (7,75 persen)
- Tidak menjawab (74,25 persen)

Apakah sistem layanan online bisa menekan pungli?
- Ya (73,50 persen)
- Tidak (21 persen)
- Ragu-ragu (1,25 persen)
- Tidak tahu/tidak jawab (4,25 persen)

Sumber: Kedai Kopi

GANGSAR PARIKESIT

Berita lainnya:
Final Piala AFF, Hansamu Yama Pranata Dipuji Media Asing
Debat Kandidat, Ahok Sebut Ada Hasil Survei yang Anomali
Kapolri Siap Dicopot jika Kasus Bom Bekasi Terbukti Rekayasa

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.


Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.


Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.


Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Terminal Bus Baranangsiang di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Juli 2012. TEMPO/Subekti
Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.


Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi saat menghadiri acara Indonesia Transport, Logistics, and Maritim Week 2017 di Jakarta International Expo, Jakarta,  11 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.


Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Petugas beraktivitas saat bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. Ada juga sejumlah program yang disiapkan untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan ke daerah. Antara lain ada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Infrastruktur, dan Dana Desa. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.


Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

ilustrasi penjara
Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.


Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan lima visi pemerintahannya untuk periode kedua nanti dalam pidato bertajuk
Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.


Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Seorang anak mengangkat sertifikat tanah saat berlangsung Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu, 19 Desember 2018. Presiden menyerahkan sebanyak 2.050 sertifikat dalam penyerahan kali ini.  ANTARA/Puspa Perwitasari
Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.


Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

28 September 2018

Pendaftaran CPNS. TEMPO/ISHOMUDDIN
Pejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018

Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.