TEMPO.CO, Jakarta - Suhu politik di pergantian tahun menghangat. Kabar mengenai rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet santer beredar. “Saya dengar memang ada (reshuffle) Januari ini, tapi tunggu saja keputusan Presiden,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Syarifuddin Sudding, Jumat 30 Desember 2016.
Seorang pengurus teras Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengatakan rencana perombakan kabinet itu sudah muncul pada pekan pertama November 2016. Musababnya, Presiden tidak puas terhadap kinerja sejumlah menteri. Selain itu, Presiden kecewa terhadap sejumlah anak buahnya yang tak mampu meredam rencana demonstrasi pada 4 November lalu. Setelah aksi yang meminta kepolisian memproses hukum kasus dugaan penistaan Al-Quran oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu sempat muncul kericuhan, sejumlah mobil aparat keamanan dibakar massa.
Masih menurut sumber Tempo tersebut, pelaksanaan reshuffle terpaksa tertunda karena munculnya aksi lanjutan pada 2 Desember 2016. Untuk menghindari situasi politik yang semakin memanas, Presiden memilih untuk menundanya hingga kondisi dianggap sudah tenang. “Jadi diundur lagi, bisa pertengahan Januari,” ujar dia.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Wuryanto, tidak mau berkomentar ihwal informasi tersebut. “Tanyakan ke Presiden,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kesatuan Bangsa, Daniel Johan, memprediksi reshuffle jilid III akan dilakukan setelah pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari nanti. Alasannya, untuk menghindari gejolak politik. “Semoga menteri kami aman, kami ingin tetap bersama pemerintah,” kata Daniel.
Ketua Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan tidak mempersoalkan rencana perombakan kabinet itu. Menurut dia, perombakan kabinet adalah hal yang wajar sebagai konsekuensi dari evaluasi kinerja menteri. Adapun Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, tidak bersedia banyak berkomentar. “Presiden yang mengetahui kebutuhan kalau dirasakan perlu ada reshuffle,” kata Eddy.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menyerahkan persoalan reshuffle itu sepenuhnya pada keputusan Presiden. “Itu hak prerogatif Presiden,” ujar dia. Adapun Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham optimistis reshuffle bakal dilakukan. “Dalam waktu dekat,” kata dia, Senin pekan lalu.
Kabar rencana perombakan kabinet itu juga berembus kencang di Istana Negara. “Memang makin santer kabar tentang rencana pergantian menteri,” ujar juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo. Namun, menurut Johan, ia belum pernah mendengar rencana reshuffle itu langsung dari Presiden. “Saya belum pernah mendengar langsung dari Presiden Joko Widodo soal ada reshuffle lagi. Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden Joko Widodo,” ujar dia.
Presiden Jokowi menepis kabar bahwa dia akan merombak kabinet. “Tidak ada. Tidak ada,” ujar dia di Wisma Atlet Kemayoran, Kamis 29 Desember 2016.
HUSSEIN ABRI DONGORAN | ISTMAN M.P. | ADITYA BUDIMAN
Berita lainnya:
Perampok Keji Pulomas Ngompol di Tengah Konferensi Pers
Bersediakah Keluarga Penulis Jokowi Undercover Minta Maaf?
Tim Agus-Sylviana Bantah Tersangka Makar Jamran Anggotanya
