Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ulah Spekulan, Generasi Milenial Terancam Tak Punya Rumah

image-gnews
Pidato utama Menteri/Kepala Bappenas Dr. Sofyan Djalil di acara Seminar Nasional IIGF, Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
Pidato utama Menteri/Kepala Bappenas Dr. Sofyan Djalil di acara Seminar Nasional IIGF, Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menuding para spekulan tanah menghambat pembangunan. Terutama di perkotaan, mereka menimbun tanah agar nanti dijual dengan harga tinggi. Perilaku demikian menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, menyebabkan harga lahan di sekitar proyek-proyek besar melonjak.

Spekulan tanah ini, “Banyak modusnya dan memang agak sulit mendefinisikannya,” ujar Sofyan kepada Tempo, Rabu 8 Februari 2017. Akibat perbuatan mereka, kata dia, pemerintah mesti menanggung biaya tambahan di tengah keterbatasan fiskal dan target pembangunan lain yang tak kecil.

Agar tak lagi spekulan yang bermain-main dengan harga tanah pemerintah bermaksud membuat bank tanah. Lembaga ini akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengatur penggunaan tanah. Dengan demikian harga tanah terkendali dan spekulan tidak bisa seenaknya lagi menumpuk lahan kosong. “Kalau tidak, generasi melenial tak akan bisa punya rumah,” ujar Sofyan.

Baca:
Perangi Spekulan, Lahan Menganggur Dipajak Progresif
Ini Alasan Penanganan Pajak Tanah dengan Mekanisme Berbeda

Sebagai langkah awal, kata Sofyan, Kementerian akan melakukan sertifikasi atas 31 juta hektare tanah dari total 56,9 juta hektar. Data hasil sertifikasi itu kemudian disimpan di bank tanah.  “Niatnya masyarakat yang mencari tanah cukup datang ke bank tanah ini,” ujarnya.

Sembari menata penggunaan tanah, pemeritah berencana memberlakukan kebijakan pajak progresif atas lahan yang terlantar. Ini diharapkan akan memaksa spekulan berhenti menyimpan tanah kosong.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono berharap pemerintah merealisasikan kebijakan pajak progresif. Dia mengatakan,saat ini pihaknya sulit menekan harga rumah khususnya di wilayah Jabodetabek, lantaran harga tanah yang amat tinggi. “Informasi pertanahan juga kurang terbuka, sehingga para makelar leluasa memainkan harga,” kata dia, Kamis 9 Februari 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak juga:
5 Tokoh Dunia yang Pernah Dirisak di Media Sosial

Dosen UGM: Tudingan Kafir Seharusnya Tak Ada di Indonesia

Akan tetapi Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda sebaliknya mengatakan, wacana pajak progresif membuat pasar properti tak nyaman. Apalagi pemerihtah belum mensosialisasikan batas luas tanah dan durasi tanah menganggur. Bukan tidak mungkin, kata dia, harga tanah justru naik lantaran beban yang ditanggung developer bertambah.  

Ali lebih setuju pemerintah membentuk bank bank tanah daripada menetapkan tarif progresif atas tanah yang menganggur.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan segera menggodok rancangan peraturan mengenai bank tanah. Negara, kata dia, memiliki kewenangan untuk mencabut izin lahan yang menganggur. “Kalau risikonya itu izinnya dicabut atau bayar mahal, spekulan pasti mikir-mikir dulu kan,” kata dia.

ANDI IBNU | KHAIRUL ANAM | DIKO OKTARA | PUTRI ADITYOWATI


Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

11 hari lalu

Tangkapan layar suasana kebun pisang milik warga Desa Pemaluan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terdampak proyek tol infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Istimewa
Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN


Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

23 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara 'door to door' menyerahkan sertifikat kepada salah satu warga, di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu. ANTARA/Ahmad Rifandi
Janjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.


Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

30 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 5A oleh Kementerian PUPR. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Tol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.


LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
LMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya

LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

10 Januari 2024

Suasana lalu lintas di Jalan Raya Cisauk setelah flyover Cisauk dioperasikan. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Cerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar

Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.


Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

6 Januari 2024

Kemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.


Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

28 Desember 2023

Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung,  Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari program normalisasi Kali Ciliwung. Hal ini merupakan upaya penanganan banjir di Ibu Kota. TEMPO/Subekti.
Kaleidoskop 2023: Sodetan Ciliwung Rampung Usai Mandek 6 Tahun dan Tantangan Anies

Rampungnya sodetan ciliwung juga membuat perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan


Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

27 November 2023

Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono di Kabupaten Kediri Tinggal 2 Persen

Pembebasan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Kediri- Kertosono yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hampir rampung.


3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

22 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo saat ditemui di Taman ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
3 Jalan Tembus Baru Jakarta Sudah Bisa Dipakai, 1 Lainnya Mandek karena Kendala Lahan

Pemprov DKI menargetkan pengerjaan empat jalan tembus tahun ini. Tiga jalan sudah bisa dipakai, tapi satu lainnya mandek karena masalah lahan.