Jabatan Gubernur DKI: Ini Gaji, Fasilitas, dan Tantangannya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Slyviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berfoto selfie dengan moderator Alfito Deannova di akhir debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, 10 Februari 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Slyviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berfoto selfie dengan moderator Alfito Deannova di akhir debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, 10 Februari 2017. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 7,1 juta warga Jakarta akan memilih gubernur dan wakilnya, Rabu 15 Februari 2017. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah berkampanye selama tiga setengah bulan untuk merebut hati masyarakat. Kini giliran warga Jakarta menentukan siapa yang diinginkan memimpin provinsi yang merupakan ibu kota negara ini.

     Pada hari yang sama, pilkada juga akan berlangsung di tujuh provinsi lain: Aceh, Bangka Belitung, Banteng, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Namun laga politik di Jakarta lebih kuat menarik perhatian masyarakat sebangsa.

    Baca juga: Debat Terakhir Pilkada DKI Jadi Penentu buat Pemilih Bimbang

     Provinsi ibu kota ini memang istimewa. Kekayaannya berlimpah, tantangannya bejibun. Pasangan mana pun yang menang akan mengelola anggaran daerah superjumbo, yang tahun ini diproyeksikan sebesar Rp 62,47 triliun. Mereka memperoleh pelbagai tunjangan dan fasilitas bernilai puluhan miliar rupiah per tahun. Tapi, di balik itu, mereka menghadapi tantangan yang tak kecil: banjir, pengangguran, warga miskin kota, kemacetan, indeks partisipasi pendidikan yang buruk di beberapa wilayah, dan keragaman yang bisa memunculkan konflik sewaktu-waktu.

     --------

    Pendapatan

    Gaji kecil, ini yang besar.

    Gubernur

    Gaji: Rp 3,2 juta

    Tunjangan jabatan: Rp 5,4 juta

    Biaya penunjang operasional: 60% x (0,13% Pendapatan Asli Daerah)

    Wakil Gubernur

    Gaji: Rp 2,6 juta

    Tunjangan jabatan: Rp 4,3 juta

    Biaya penunjang operasional: 40% x (0,13% Pendapatan Asli Daerah)

    “Berapa biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI?

    PAD Jakarta 2016: Rp 37,43 triliun

    Biaya penunjang operasional: 0,13% PAD = Rp 48,66 miliar

    Total biaya operasional gubernur: Rp 29,20 miliar per tahun

    Total biaya operasional wakil gubernur: Rp 19,46 per tahun

    Lainnya

    Rumah dinas beserta perlengkapan dan pemeliharaannya.

    Mobil dinas.

    Biaya rumah tangga.

    Pembelian inventaris rumah dinas.

    Perawatan rumah dinas.

    Pemeliharaan kendaraan dinas.

    Kesehatan.

    Perjalanan dinas.

    Pakaian dinas.

    ----------

    Kewenangan Khusus

    - Mengangkat dan memberhentikan wali kota-wakil wali kota serta bupati-wakil bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    - Hak protokoler untuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan.

    - Mengepalai 25 badan usaha milik daerah (BUMD) dan merombak direksinya. Berikut ini BUMD Jakarta:

    PT Pembangunan Jaya Ancol (Tbk)

    PT Pembangunan Jaya

    PT Jakarta Tourisindo

    Bank DKI

    PAM Jaya

    PT Food Station Tjipinang Jaya

    PT Jakarta International Expo

    PT Graha Sahari Surjaya

    PT Delta Jakarta

    PT Jamkrida Jakarta

    PT Transportasi Jakarta

    PT Pakuan Internasional

    PT Kawasan Berikat Nusantara

    PT Ratax Armada

    PD Dharma Jaya

    PT Rumah Sakit Haji Jakarta

    PD PAL Jaya

    PT Cemani Toka

    PT Jakarta Propertindo (asetnya sekitar Rp 9 triliun, belum diaudit)

    PD Pasar Jaya

    PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

    PT Asuransi Bangun Askrida

    PD Pembangunan Sarana Jaya

    BP Taman Hiburan Rakyat Lokasari

    PT Mass Rapid Transit Jakarta

    ----------

    Tantangan

    Gubernur Jakarta terpilih akan memimpin 10.075.300 penduduk (data 2014).

    Laki-laki = 5.069.900 jiwa

    Perempuan = 5.005.400 jiwa

    Sebagiannya di bawah garis kemiskinan atau menganggur.

    2016

    (jumlah kelompok ekonomi menengah dan orang kaya beum dapat bos)

    Jumlah penduduk miskin = 412.790 jiwa.

    Di garis kemiskinan = 459.560 jiwa.

    Angkatan kerja 5,31 juta orang

    Penganggur 306.230 ribu orang atau 5,77 persen

    Target Perekonomian 2017

    Gubernur terpilih ditantang untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang pada 2016 sekitar 25 kali pendapatan Papua. Pertumbuhan ekonomi Jakarta juga selalu di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

    2016

    Pendapatan daerah Jakarta: Rp 59 triliun

    Pendapatan asli daerah: Rp 39,3 triliun

    Pertumbuhan ekonomi: 5,9-6,3 persen

    Inflasi: 4-4,9 persen

    2017

    Pendapatan daerah Jakarta: Rp 62,47 triliun

    Pendapatan asli daerah: Rp 41,49 triliun

    Pertumbuhan ekonomi: 6,4-6,8 persen

    Inflasi : 4-5 persen

    -----

    Pendidikan

    Angka partisipasi murni pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat di Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada 2016 masih di bawah rata-rata nasional.

    Nasional: 59,10 persen

    Rata-rata DKI Jakarta: 67,91 persen

    Kepulauan Seribu: 63,25 persen
    Jakarta Timur: 80,83
    Jakarta Pusat: 65,85 persen
    Jakarta Selatan: 75,71 persen
    Jakarta Utara: 51,79 persen
    Jakarta Barat: 57,42 persen

    --------------

    Tren Realisasi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Berbanding Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Tahun | Nasional | DKI Jakarta

    2012 | 6,2 persen | 6,5 persen

    2013 | 5,78 persen | 6,11 persen

    2014 | 5,02 persen | 5,91 persen

    2015 | 4,79 persen | 5,88 persen

    Triwulan III 2016 | 5,02 persen | 5,75 persen

    -----------------

    Sumber: Bappeda DKI | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jakarta.go.id | BPS DKI | Riset | Wawancara |

    GANGSAR PARIKESIT

    Simak juga: Pengacara Ahok Protes Cuitan Menteri Agama


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.