Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: Sikap Freeport Merugikan Diri Sendiri

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan dalam acara Innovative Fiscal Support for Better Public Service. TEMPO/Bambang Harymurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan dalam acara Innovative Fiscal Support for Better Public Service. TEMPO/Bambang Harymurti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Pemerintah terus menekan PT Freeport Indonesia untuk mengubah status dari pemegang kontrak karya menjadi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sikap Freeport yang menolak tawaran pemerintah dan mengancam menggugat ke arbitrase internasional merugikan dirinya sendiri.

“Freeport itu perusahaan publik. Kalau dia berhenti, harga sahamnya akan jatuh," kata Sri di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu 22 Februari 2017.

Hingga saat ini Freeport tak bisa mengekspor hasil tambangnya lantaran belum menerima rekomendasi ekspor. Pemerintah hanya bersedia menerbitkan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga jika Freeport mau mengubah status menjadi pemegang IUPK.

Baca juga: Kronologi Kontrak dan Eksploitasi Tambang Freeport di Papua

Menurut Sri, terhentinya ekspor dan produksi akan merugikan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Pemerintah, kata dia, harus konsisten menjalankan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang mengamanatkan perubahan status pengelola tambang.

Karena itu, Menteri Keuangan menyebutkan pemerintah telah menawarkan proses transisi selama enam bulan. “Sebetulnya yang paling baik adalah menjaga kepentingan bersama. Penting bagi Indonesia, Papua, dan Freeport,” tutur Sri. Pemerintah, kata dia, juga akan menjelaskan kondisi ini kepada investor agar tidak muncul pandangan negatif.

Senin lalu, Kepala Eksekutif Freeport-McMoran, Richard Adkerson, menyatakan akan memulai proses arbitrase karena pemerintah Indonesia telah melanggar ketentuan dalam kontrak karya tahun 1991.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Freeport berhak mengekspor konsentrat, namun hak tersebut telah dibatalkan sepihak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 12 Januari lalu. Adkerson mengancam akan mendaftarkan gugatan jika dalam 120 hari mendatang perundingan tetap buntu.

Baca juga: Daftar Lengkap Butir Negosiasi KK vs IUPK Freeport

Menteri Energi Ignasius Jonan pun mengatakan tak peduli atas tenggat itu. Sebaliknya, kata dia, pemerintah juga bisa menggugat Freeport. Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan  menegaskan akan mengakhiri izin operasi Freeport setelah kontrak karya berakhir pada 2021.

Luhut juga menganggap Freeport sudah bertindak seenaknya lantaran tidak membangun fasilitas pemurnian tembaga. Jika operasi Freeport berakhir, pemerintah bisa membuka opsi kemitraan dengan perusahaan swasta nasional.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang Nasional, Melky Nahar, menilai ancaman Freeport sebagai “lagu lama” yang diulang-ulang. Perusahaan itu, kata dia, pada dasarnya tidak mau tunduk kepada peraturan. Melky pun mendesak pemerintah untuk tidak lagi tunduk kepada tuntutan Freeport dan siap menghadapi gugatan di forum arbitrase.

Baca: Freeport ke Arbitrase, Menteri Luhut: Kita Berpeluang Menang
DESTRIANITA | VINDRY FLORENTIN | ROBBY IRFANY

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

6 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

12 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

12 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

12 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

15 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

16 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.