Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Pekerja Freeport Di-PHK, Menteri Hanif Akan ke Timika

image-gnews
Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia berdemonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Papua, 17 Februari 2017. ANTARA/Vembri Waluyas
Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia berdemonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Papua, 17 Februari 2017. ANTARA/Vembri Waluyas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengecek rencana PT Freeport Indonesia merumahkan ribuan pekerjanya. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan terbang ke lokasi tambang Freeport di Papua, hari ini Sabtu 25 Februari 2017 atau Minggu, 26 Februari 2017. “Pak Hanif mau ke sana," kata Luhut seusai rapat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 24 Februari 2017.

Adapun masalah perizinan tambang, Luhut menjelaskan, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. Menurut dia, negosiasi antara Freeport dan pemerintah terus berjalan meski keduanya tetap saling mempertahankan argumen. Karena itu, Luhut tak bisa menjelaskan perkembangan proses perundingan.

Menteri Hanif mengatakan, pemerintah siap memberikan segala bantuan yang diperlukan pegawai. Tapi, ia menilai, perusahaan terkesan menggoreng isu pemutusan hubungan kerja dalam bernegosiasi. "Ingat, PHK itu tak bisa dilakukan seenaknya, ada undang-undang yang melindungi,” dia menegaskan.

Sebelumnya, President dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, mengatakan larangan ekspor menyebabkan perusahaan mengurangi produksi. Izin ekspor konsentrat tembaga, emas, dan perak produksi Freeport berakhir pada 12 Januari lalu.

Dampaknya, kata Richard, sejumlah pekerja tidak lagi dibutuhkan. Ia tak menyebutkan jumlah pasti pekerja yang diberhentikan. Ia hanya mengatakan pemecatan tak hanya menimpa warga Indonesia, tapi juga ekspatriat.

Hanif mengaku telah menerima laporan sementara tentang rencana pemecatan pekerja secara besar-besaran itu. Berdasarkan laporan manajemen Freeport kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika, hingga Kamis lalu perusahaan telah mengurangi sebanyak 1.087 karyawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanif akan tetap memverifikasinya di lapangan. “Saya besok juga akan ketemu dengan serikat pekerja di sana untuk bicara mengenai hal itu.” Hanif akan meyakinkan pekerja bahwa kebijakan pemerintah terhadap Freeport pada dasarnya untuk mengembalikan proses berusaha di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hanif menegaskan, PHK tidak bisa dilakukan sesuka hati. Sesuai dengan peraturan, rencana itu harus dibicarakan juga dengan serikat pekerja. “Kami minta Freeport membuka ruang bagi teman-teman serikat pekerja untuk berbicara. Tapi jangan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah.”

Anggota Tim Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI PT Freeport Indonesia, Tri Puspita, mengatakan timnya siap memberikan informasi situasi pemecatan pekerja kepada Menteri Hanif. “Tim sudah bertemu Menaker. Intinya, kami minta kepastian nasib pegawai yang dipecat,” kata Tri kepada Tempo, kemarin.

ANDI IBNU | GHOIDA RAHMAH | DESTRIANITA | VINDRY FLORENTIN

Berita lainnya:

Bos Kebab Baba Rafi Dilaporkan Mantan Istri ke Polisi

Ahok Siapkan Apartemen Harga Kos di Dekat Stasiun LRT

Rizieq Shihab Ajukan Saksi Ahli: Yusril Ihza dan Mahfud MD

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

10 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

14 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

4 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Alasan Pusesda Tolak Wacana Pembagian IUP untuk Ormas: Tak Diatur UU Minerba, Bisa Rusak Iklim Investasi Pertambangan

Pusesda menolak wacana pembagian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas.


Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

6 hari lalu

Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat 28 Juli 2023. Smelter PT VALE Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur mampu memproduksi kurang lebih 240 ton nikel per hari dan saat ini sedang menggarap tiga proyek besar smelter di tiga lokasi yaitu Sorowako, Bahodopi dan Pomalaa dengan total investasi sekitar Rp134,3 triliun. ANTARA FOTO/jojon
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.


MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

7 hari lalu

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 November 2023. Sidang kali ini digelar dengan agenda pembacaan putusan untuk perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana. TEMPO/Sultan Abdurrahman
MK Tolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana, Perusahaan Tambang Nikel di Pulau Wawonii

Hakim MK Asrul Sani mengatakan bila pulau-pulau kecil tidak dikelola baik lambat laun akan hilang atau tenggelam.


LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

8 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
LBH Pers Kritik Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menanggapi laporan Bahlil soal narasumber Tempo yang memberi informasi kisruh pencabutan dan pemulihan IUP.


Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat menerima Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat, Senin 13 November 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Izin Pertambangan Asing

PT Freeport Indonesia sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport pada November 2023.


Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

18 hari lalu

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022./Dok. Kejagung RI
Warga Bangka Belitung Soal Tambang Timah: Susah Kalau Wasit Jadi Pemain

Warga Bangka Belitung berharap penegak hukum bisa tegas menindak praktek culas tata niaga timah.


Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

21 hari lalu

Cover Majalah Tempo. FOTO/Tempo
Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang

Presiden Jokowi ternyata ikut andil memberi akses kepada Bahlil Lahadalia dalam tata kelola perizinan tambang.