Saksi E-KTP Miryam Haryani Cabut BAP, Diduga karena Diancam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Miryam S. Haryani. Dok.TEMPO/Dasril Roszandi

    Miryam S. Haryani. Dok.TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Saksi Miryam Haryani kemarin mencabut semua keterangannya dalam berita acara pemeriksaan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Anggota Fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat itu menyatakan ditekan selama pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Namun sumber di komisi antikorupsi menyebutkan Miryam ditekan sejumlah politikus agar membantah semua tuduhan aliran uang ke Senayan. Ia bahkan dipanggil beberapa koleganya sebelum pemeriksaan pada saat penyidikan. Tekanan yang sama disampaikan kepada seorang saksi, yang kemudian mengubah keterangan pada saat pemeriksaan di KPK.

    Miryam menjadi saksi untuk terdakwa dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. "Saya cabut karena tidak benar," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 23 Maret 2017.

    Baca: Sidang E-KTP, Jaksa: Ada Hal Tak Logis dari Kesaksian Miryam

    Anggota majelis hakim persidangan, Franky Tumbuwun, mempertanyakan perubahan itu. “Apakah Anda diancam?” ujarnya.

    Hakim ketua, Jhon Halasan Butar-butar, juga mencecar Miryam. “Apakah sebelum sidang hari ini saksi sempat bertemu dengan seseorang dan diminta untuk tidak mengatakan apa-apa?” kata dia. Miryam menjawab pertanyaan itu dengan menunduk dan sesenggukan, “Tidak, yang mulia."

    Jhon juga menghardik Miryam dengan menyatakan sikap anggota Komisi Perhubungan DPR itu aneh. Sebab, kata Jhon, Miryam bisa memberikan keterangan dalam berkas pemeriksaan dengan sangat runut. "Saudara pintar mengarang. Di sekolah dulu pelajaran mengarang Anda dapat nilai 10 ini," katanya.

    Miryam berdalih, dalam pemeriksaan oleh penyidik KPK, ia ditekan. Ia menyebut  penyidik Novel Baswedan, Damanik, dan M.I. Santoso mengancamnya.

    Baca: Ngaku Diancam Penyidik KPK, Miryam Cabut BAP di Sidang E-KTP

    Dalam berkas dakwaan, Miryam diduga menyalurkan dan menerima duit dari proyek e-KTP senilai Rp 5,83 miliar ke Senayan. Ia juga diduga menampung duit Rp 7 miliar sejak 2010-2012 dan dibagikan ke pimpinan ataupun anggota Komisi Pemerintahan DPR. Selain itu, ia disebut menerima duit US$ 23 ribu atau sekitar Rp 220 juta.

    Semua itu, kata Maryam dalam berkas dakwaan, ia lakukan atas perintah Ketua Komisi Pemerintahan Chairuman Harahap. Pengakuan Miryam itu menguatkan pernyataan bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang menyebutkan semua anggota Komisi Pemerintahan DPR periode 2009-2014 menerima duit dari proyek e-KTP.

    Kuasa hukum terdakwa Irman dan Sugiharto, Soesilo Ariwibowo, menyatakan pencabutan keterangan Miryam merugikan kliennya. ”Ini merugikan, semua pemberian Sugiharto diingkari. Ini memberatkan klien saya,” katanya. Untuk mematahkan Miryam, Soesilo berjanji akan menghadirkan penerima dan pengantar duit ke Miryam dari Sugiharto.

    Baca: E-KTP, Nyanyian Para Saksi Seret Nama Politikus dan Pejabat

    Menghadapi pencabutan keterangan Miryam, KPK akan mendatangkan tiga penyidik tersebut pada sidang berikutnya, Senin pekan depan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menampik tuduhan penyidik menekan Miryam. “Kami bekerja profesional, tak menekan,” kata Alexander. Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Miryam jujur di pengadilan karena kesaksiannya di bawah sumpah. ”Jangan membuat kesaksian palsu,” ujarnya.

    HUSSEIN ABRI DONGORAN | MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.