Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah HTI, Jokowi Kaji Pembubaran Organisasi Lain

image-gnews
Presiden Indonesia Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau lokasi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis malam, 25 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama
Presiden Indonesia Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau lokasi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis malam, 25 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah mengkaji pembubaran secara hukum sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, mengancam ketertiban dan keutuhan negara, serta mengganggu toleransi. “Saya tidak bicara satu-dua organisasi, tapi bisa empat, lima, atau enam,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Tempo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.

 Presiden ditanya tentang rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada 8 Mei 2017 lalu. Pemerintah menilai kegiatan organisasi itu mengancam ketertiban dan keutuhan negara. Sebab, kelompok itu telah menyiapkan undang-undang dan pengganti dasar negara serta bercita-cita mendirikan khilafah di Indonesia. Jokowi menyatakan, “Saya tak ada ruang bagi hal fundamental seperti ini. Saya akan gebuk dengan koridor hukum.” (Baca: Jokowi Gunakan Komik dan Vlog Hadapi Kelompok Anti-Pancasila)

 Jokowi tak menyebutkan nama organisasi kemasyarakatan selain HTI yang juga masuk daftar rencana pembubaran. Menurut dia, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sedang mengkaji nama-nama organisasi kemasyarakatan tersebut. Ia menegaskan, mayoritas 250 juta penduduk Indonesia tidak boleh dirugikan oleh kelompok yang anggotanya hanya ribuan orang. “Jangan ada yang berani dan mencoba mengutak-atik Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” ia menambahkan.

 Dimintai keterangan secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kantornya sedang mengkaji organisasi yang akan dibubarkan. “Kalau sudah ada kesimpulan, nanti saya sampaikan,” katanya. (Baca: Akademisi: Radikalisme Incar Anak Muda yang Masih Labil)

Ahli hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, mengatakan pemerintah punya kewenangan mengatur seluruh aktivitas organisasi masyarakat. Namun ia mengingatkan pemerintah agar tidak bertindak otoriter. Menurut dia, pemerintah perlu mengikuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam beleid itu, pemerintah harus melalui pengadilan untuk membubarkan ormas. “Pemerintah pasti punya alat bukti, argumentasi yang kuat, dan bisa diadu dalam persidangan.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, mengatakan Jokowi harus berhati-hati dalam membubarkan organisasi. “Kalau langsung dibubarkan, itu sewenang-wenang, otoriter,” ucapnya. Menurut dia, pemerintah harus menjamin kebebasan berkumpul. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah memberikan teguran hingga peringatan sebelum membubarkan organisasi. (Baca: Maarif Institute: Sekolah Selama Ini Permisif Ideologi Berbahaya)

 Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Baidowi, mengatakan pembubaran organisasi wajib didasari fakta adanya penentangan terhadap Pancasila maupun ancaman terhadap keamanan dan ketertiban. Jika hal itu ada, ucap dia, DPR tak berkeberatan. “Pemerintah harus hati-hati, jangan gegabah,” katanya. (Baca: Nahdlatul Ulama: Pembubaran HTI Bukan Pembatasan Dakwah Islam)

HUSSEIN ABRI DONGORAN | AHMAD FAIZ | RAYMUNDUS RIKANG

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

8 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


BSD Menjadi PSN Butuh Biaya Rp 18,54 Triliun, Ini Konsep Pengembangannya

3 hari lalu

Ilustrasi seorang pekerja menyusun kawat dalam pembangunan di Kawasan BSD City, Serpong, Tangerang. TEMPO/Amston Probel
BSD Menjadi PSN Butuh Biaya Rp 18,54 Triliun, Ini Konsep Pengembangannya

Kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN). Membutuhkan investasi Rp 18,54 triliun. Untuk apa saja?


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Dagang Sapi Politik Indonesia

4 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.


Mungkinkah Minyak Makan Merah Beri Ancaman Deforestasi Baru? Peneliti BRIN: Belum Tentu Semua Suka

6 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024.  Foto: BPMI Setpres/Kris
Mungkinkah Minyak Makan Merah Beri Ancaman Deforestasi Baru? Peneliti BRIN: Belum Tentu Semua Suka

Minyak makan merah lebih murah dan bernutrisi. Pabrik pertama telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Deli Serdang, 14 Maret 2024.


Polri Kirim Tim Kemanusiaan untuk Bantu Korban Banjir Demak

6 hari lalu

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, nspektur Jenderal Polisi, Dedi Prasetyo melepas keberangkatan tim kemanusiaan ke lokasi banjir Demak. Foto:  Dok. Polri
Polri Kirim Tim Kemanusiaan untuk Bantu Korban Banjir Demak

Jumlah pengungsi banjir Demak mencapai 24.436 orang.Polri menurunkan 110 personil untuk membantu korban dan pengungsi.


Soal Jersey Timnas Indonesia Keluaran Erspo, Presiden Jokowi Hanya Senyum dan Kasih Jempol

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menyaksikan kemenangan perdana Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua Grup F setelah mengalahkan Timnas Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Kamis (21/3/2024). (ANTARA/Andi Firdaus).
Soal Jersey Timnas Indonesia Keluaran Erspo, Presiden Jokowi Hanya Senyum dan Kasih Jempol

Presiden Jokowi hanya tersenyum seraya mengacungkan jempol sebagai komentar atas desain seragam terbaru Timnas Indonesia yang dirilis pada Maret 2024.


Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

7 hari lalu

Minyak Makan Merah. Unair
Produksi Minyak Makan Merah, Indonesia Disebut Tertinggal 20 Tahun dari Malaysia

Sama meneliti puluhan tahun lalu, Malaysia telah lebih dulu manfaatkan Minyak Makan Merah. Indonesia masih harus lalui adaptasi warna dan aroma.