Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Subianto dan SBY Bersatu Hadapi Jokowi

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto bertemu di Cikeas, Bogor, Kamis malam, 27 Juli 2017. (Tempo/Avit)
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiyanto bertemu di Cikeas, Bogor, Kamis malam, 27 Juli 2017. (Tempo/Avit)
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPrabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat meningkatkan kerja sama partai mereka, Gerindra dan Demokrat, untuk melawan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU Pemilu). Prabowo menilai beleid baru tersebut mengancam demokrasi.

Presidential threshold adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia,” kata Prabowo seusai pertemuan di rumah SBY, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 27 Juli 2017.

SBY mengatakan Demokrat dan Gerindra akan melakukan gerakan moral untuk memastikan penguasa tak menyalahgunakan kekuasaan. “Gerakan moral dilakukan manakala perasaan rakyat dicederai,” ujarnya.

BACA:Di Balik Pertemuan Prabowo Subianto dan SBY di Cikeas

Pertemuan Prabowo dengan SBY merupakan yang pertama sejak tatap muka keduanya di tempat yang sama, awal Juli 2014. Rencana pertemuan ketua umum kedua partai itu digagas menyusul disahkannya UU Pemilu dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat lalu.

Undang-undang baru tersebut memuat usul Presiden Joko Widodo tentang ambang batas pencalonan presiden. Hanya partai atau gabungan partai politik dengan 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014, yang dapat mencalonkan presiden pada pemilu mendatang.

Fraksi Gerindra dan Demokrat—bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional—yang sejak pembahasan menolak isi Pasal 222 UU Pemilu itu akhirnya hengkang dari sidang. Mereka berpendapat presidential threshold harus dihapuskan karena pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan digelar serentak.

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan dan Ketua Gerindra Ahmad Riza Patria sama-sama mengungkapkan rencana kedua partai mendorong agar undang-undang tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi. Menurut Syarief, kedua partai akan kembali bertemu dalam waktu dekat guna mematangkan rencana ini. “Pertama di pansus, lalu sidang paripurna, terakhir di Mahkamah Konstitusi,” kata Riza.

BACA: Bertemu SBY, Prabowo: Presidential Threshold Lelucon Politik

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan presidential threshold, tak satu pun partai dapat mengusulkan calon presiden tanpa koalisi. Perolehan suara dan kursi parlemen 12 partai peserta Pemilu 2014—termasuk Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tak kebagian kursi—tak ada yang memenuhi syarat tersebut.

Pendaftaran calon presiden baru akan dibuka Agustus tahun depan, delapan bulan sebelum pencoblosan pada 17 April 2019. Jokowi untuk sementara berada di atas angin. Sedikitnya lima partai menyatakan akan mengusung kembali pencalonannya, yakni Golkar, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan PKPI. Jika ditambah PDI Perjuangan, calon koalisi ini menguasai 52,95 persen suara dan 52 persen kursi di parlemen.

Jika komposisi tersebut tak berubah, banyak pengamat politik memperkirakan Jokowi hanya akan menghadapi seorang lawan dalam Pemilu 2019. Prabowo dinilai sebagai calon penantang terkuat. Petinggi Gerindra telah menyatakan bakal kembali mencalonkan pendiri partai mereka. (Koran Tempo edisi Sabtu, 22 Juli 2017)

Baca: Hasil Lengkap Pertemuan Prabowo dan SBY di Cikeas

Presiden Joko Widodo menanggapi santai pertemuan Prabowo dan Yudhoyono. “Pertemuan antar-partai, antar-tokoh, pertemuan apa pun itu, baik,” kata Jokowi setelah Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.

Setelah pengesahan UU Pemilu, Jumat pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan presidential threshold sejalan dengan sistem pemerintahan negara ini. “Ini untuk memastikan presiden terpilih mendapat dukungan penuh dari parlemen,” katanya.

AVIT HIDAYAT | INDRI MAULLIDAR | ISTMAN MP | AGOENG

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

44 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Sengketa Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Paparkan Kampanye Terselubung Jokowi

BW menduga Jokowi melakukan praktik kampanye terselubung dan sekaligus menggerakkan berbagai sumber daya dipemerintahan sebagai modus operasi.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

6 jam lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

7 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

9 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

10 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

11 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

11 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

11 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?