Begini Cara Mengatasi Kemacetan di Stasiun Tanah Abang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pedagang kaki lima berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, 10 Juni 2017. Dengan kembali berjualannya pedagang kaki lima di trotoar membuat terganggunya arus lalu lintas kawasan stasiun Tanah Abang. TEMPO/Fajar Januarta

    Sejumlah pedagang kaki lima berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, 10 Juni 2017. Dengan kembali berjualannya pedagang kaki lima di trotoar membuat terganggunya arus lalu lintas kawasan stasiun Tanah Abang. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengusulkan pembangunan tempat parkir di halaman aula Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pembangunan itu berkaitan dengan penataan lalu lintas di kawasan stasiun. “Supaya tak ada kendaraan yang parkir di badan jalan,” kata Andri, Rabu, 2 Agustus 2017.

    Penataan arus lalu lintas di stasiun dibahas dalam rapat antara Dinas Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa lalu. Akses jalan ke Stasiun Tanah Abang tergolong yang mendesak diatur karena kerap macet akibat ojek dan angkutan umum.

    Di Tanah Abang, Jalan Jatibaru Raya yang berada tepat di depan aula baru stasiun menjadi pangkalan ojek konvensional untuk menunggu calon penumpang. Masih di Jatibaru, ruas jalan yang bersisian dengan jalan layang dari arah Jalan K.S. Tubun Raya menjadi pangkalan ojek online. Ruas jalan itu kerap macet karena menjadi titik pertemuan antara pengguna kereta komuter yang menunggu ojek, bus, dan angkutan umum.

    Baca; Area Stasiun KRL Dituding Biang Kemacetan

    Andri mengatakan instansinya juga sedang menyusun integrasi antar-moda transportasi di 17 stasiun di Jakarta. Dengan bantuan rambu dan marka, jalur keluar stasiun pengguna kereta komuter akan dibagi agar mereka memiliki opsi untuk berjalan kaki, menumpang Kopaja atau Transjakarta, atau angkutan umum.

    Vice President Communication PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ), Eva Chairunisa, mengatakan perusahaannya sudah merancang pembangunan parkir di halaman Stasiun Tanah Abang. Proyeknya akan diurus oleh PT Reska Multi Usaha, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia. “Memang disiapkan untuk sistem park and ride,” kata dia.

    Eva menjelaskan, pengaturan lalu lintas di 17 stasiun sudah disampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pengaturan itu juga didukung dengan penambahan rute bus pengumpan dari Transjakarta.

    Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mengatakan setidaknya 16 stasiun lain juga menghadapi problem kemacetan. Ia mengatakan pembuatan tempat parkir sementara bisa menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di stasiun. “Lahannya bisa milik swasta, pemerintah DKI, atau PT KAI,” kata dia.

    Bambang mengatakan stasiun juga yang akan diatur di antaranya Stasiun Tebet, Stasiun Karet, Stasiun Palmerah, dan Stasiun Cawang. Kemudian Stasiun Klender, Grogol, Jakarta Kota, Juanda, dan Cikini. Lainnya, Stasiun Kebayoran, Sudirman, Jatinegara, Manggarai, Duren Kalibata, Pasar Minggu, dan Depok Baru.

    Menurut Bambang, kemacetan di sekitar stasiun tak selalu disebabkan pengojek dan angkutan umum. Di Stasiun Cikini, misalnya, jalan macet karena penumpang kereta komuter yang menyeberang sembarangan dengan melompati pagar pembatas trotoar. Ulah lompat pagar terjadi lantaran akses menuju stasiun hanya ada di dua titik, yakni di depan Universitas Bung Karno dan di depan kantor Perusahaan Daerah Pasar Jaya.

    Upaya mengatasi kemacetan di sekitar stasiun, termasuk di Stasiun Tanah Abang, dilakukan untuk memperlancar arus pergi dan datang pengguna kereta komuter. Saat ini jumlah pengguna harian kereta komuter sudah sekitar 1,1 juta orang per hari. Pada 2019, ditargetkan jumlahnya menjadi 2 juta penumpang per hari. “Akan semakin macet jika tak diatur sejak sekarang,” kata dia.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.