Upaya Kemendagri Wujudkan 100 Kabupaten Jadi Kota Pintar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memantau layar monitor Jakarta Smart City Lounge di Balai Kota, 29 Januari 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Petugas memantau layar monitor Jakarta Smart City Lounge di Balai Kota, 29 Januari 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -  Pemerintah sedang menggodok aturan kota pintar (smart city) berbentuk peraturan presiden yang akan mengintegrasikan regulasi yang berbasis kementerian dan lembaga lain. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengatakan, regulasi ini memadukan “e-government” yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta aturan “smart city” dari Kementerian Dalam Negeri.

    Aturan tersebut juga memasukkan tentang satu data yang sedang dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Kami targetkan dalam sebulan aturan itu sudah selesai,” kata Soni dalam diskusi bertajuk “Smart City: Menembus Batas Komunikasi, Membangun Indonesia” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2017.

    Baca juga: Tokoh 17 Agustus: Prasetyo Andy Mewujudkan Konsep Smart City

    Smart city merupakan pengelolaan kota dan kabupaten melalui sumber daya teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini ada 10 daerah proyek percontohan kota pintar, di antaranya Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bandung. Jakarta dan Makassar, misalnya, sudah menerapkan kartu untuk pemberian bantuan kepada masyarakat dan beberapa pelayanan data telah terintegrasi.

    Soni menargetkan, pada 2019, Indonesia sudah mencetak 100 kabupaten dan kota pintar sebagai fondasi membentuk negara cerdas. Masalahnya, kata dia, banyak daerah yang ragu dan merasa tidak yakin mengembangkan program kota pintar akibat tidak ada regulasi setingkat nasional. “Makanya perlu ada regulasi panduan norma, prosedur standar, dan sistem yang jelas perihal ini,” kata Soni.

    Baca juga: Menteri Budi Karya Sebut Jakarta Sebagai Soko Guru Smart City

    Soni menambahkan, peraturan presiden itu juga akan mengatur sumber dana program kota pintar yang boleh digunakan oleh pemerintah daerah. Bisa saja pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. “Bisa juga anggaran diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah,” katanya.

    Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel A. Pangerapan, mengatakan regulasi panduan untuk smart city diperlukan agar setiap kota tidak lagi mengembangkan sendiri-sendiri. Semuel mengatakan timnya akan menyiapkan infrastruktur, seperti layanan Internet, secara bertahap di Indonesia. “Saat ini baru sekitar 50 persen daerah yang terlayani Internet,” katanya.


    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.