TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kasus yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, telah membongkar modus baru dalam penyuapan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Tonny disinyalir menerima rasuah lewat kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dengan identitas berbeda. “Penerima suap memanfaatkan ATM itu untuk apa saja. Bisa untuk keperluan anaknya, untuk hotel, dan lain-lain,” kata Basaria di kantornya, Kamis, 24 Agustus 2017.
Modus baru itu terungkap setelah KPK menangkap Tonny pada Rabu lalu, sekitar pukul 21.45, di rumah dinasnya di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Saat ditangkap, Tonny menyimpan empat ATM dari tiga bank berbeda. Salah satunya adalah ATM Bank Mandiri dengan saldo Rp 1,174 miliar.
Baca juga: OTT Kemenhub, KPK Sita Duit Dollar Amerika dan Singapura di TKP
Setelah menangkap Tonny, KPK merangsek ke kantor PT Adhiguna Keruktama di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara. Penyidik menangkap Direktur Adhiguna, David Gunawan; dan Manajer Keuangan, Sugiyanto, kemarin pagi. Penangkapan juga dilakukan terhadap Adiputra Kurniawan di apartemennya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun Kepala Sub-Direktorat Pengerukan dan Reklamasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Wisnu, ditangkap paling akhir, kemarin sore.
Baca pula: OTT Pejabat Kemenhub, KPK Segel Ruang Kerja A. Tonny Budiono
Selain kartu ATM, penyidik menyita uang yang diduga hasil suap senilai Rp 18,9 miliar di rumah Tonny. Fulus dalam mata uang dolar Amerika Serikat, pound sterling, euro, ringgit, dan rupiah itu disimpan dalam 33 ransel. Jadi, total uang yang disita penyidik dalam perkara ini mencapai Rp 20,74 miliar.
Duit sebanyak itu disinyalir tak hanya berasal dari PT Adhiguna Keruktama dan proyek Pelabuhan Tanjung Emas. Saking banyaknya, kata Basaria, Tonny belum bisa menjelaskan asal uang dalam pemeriksaan. “Dia juga menerima dari puluhan proyek lain yang masih ditelusuri penyidik,” kata Basaria. Dia memastikan KPK akan mengembangkan perkara ini ke sejumlah pihak yang diduga ikut menerima atau menyetor duit.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf kepada publik karena lembaganya kembali tersangkut korupsi. Dia tak mengetahui detail rasuah yang melibatkan Tonny Budiono. Yang jelas, Budi memastikan Kementerian akan memberikan pendampingan hukum kepada direktur jenderal yang baru dilantik pada Mei 2016 itu. “Ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam,” kata Budi.
FRANCISCO ROSARIAN | MAYA AYU PUSPITASARI
